MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

DARI TEORI KE IMPLEMENTASI

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH [MBS]

 

Penenerapan MBS dan MPMBS di Indonesia sejalan dengan kebijakan desentralisasi manajemen pemerintahan. Ada banyak sebutan alternative dari praksis manajemen sekolah, seperti magnet schools, free choice schools, street academic, teacher generated schools, independent schools, dan masih banyak lagi. Menurut Umaesi (1999), konsep MPMBS ditulis dengan tujuan sebagai berikut :

  1. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.
  2. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosioekonomi masyarakat, dan kompleksitas geografis.
  3. Manambah wawasan pengetahuan masyarakat, terutama masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan.
  4. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan pada sekolah masing-masing.
  5. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam menyukseskan peningkatan mutu pendidikan
  6. Memotivasi timbulnya pemikiran-pemikiran baru dalam menyukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan  masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, khususnya masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.
  7. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus-menerus) pada tataran sekolah.
  8. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun, lima tahun, dan serterusnya sehingga tercapai misi sekolah ke depan.

Merujuk dari hasil aplikasi, alasan yang paling kuat untuk memunculkan MBS berasal dari Monroe Country Schools District’s Philosophy, Florida sebagai berikut:

  1. Ketika orang-orang yang akan berparisipasi dalam keputusan dan bersama-sama membuat keputusan tersebut maka keputusan yang dibuat akan lebih baik.
  2. Ketika orang-orang terlibat dalam pembuatan keputusan, mereka merasa lebih mempunyai rasa memiliki dan komitmen.
  3. Orang yang fungsinya sangat erat dalam keputusan dan mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sebagai hasil dari keputusan tersebut ada pada posisi terbaik.
  4. Jika keputusan-keputusan menghasilkan sekolah sebagai pusat dan program-program pendidikan yang dibuat oleh orang-orang yang bertanggung jawab, sekolah akan merespons lebih efektif terhadap kebutuhan para siswa dan pelayanan kepada masyarakat.
  5. Jika kepala sekolah dan  guru yang menjalankan roda MBS dapat akuntabel, mereka akan bersama-sama mempunyai andil kuat dalam pembuatan keputusan tentang bagaimana aktivitas inti di sekolah ini dapat dioperasikan.

 

Menurut Larry Kuehn (1996) ada empat model implmentasi MBS, yaitu :

Model 1

Kolegial, partisipatori dan manajemen demokratis dengan melibatkan seluruh staf sekolah di dalam pembuatan keputusan melalui komisi atau staf secara keseluruhan.

Model 2

Kepala sekolah memegang kendali utama MBS (principal directed sitebased manajement), yang di dalam proses kerjanya melibatkan secara intensif staf dan orang tua murid melalui proses konsultasi. Mekanisme kerja operasi sekolah diarahkan dan dikendalikan oleh kepala sekolah dan administrator lainnya.

Model 3

Komisi orang tua atau dapat diperluas, memegang kendali untuk beberapa bidang tugas, dimana mereka bertindak sebagai komite sekolah. Mereka ini ditunjuk melalui proses pemilihan. Keberadaannya untuk mereduksi  tugas-tugas kepala sekolah dan guru yang memang cenderung banyak dan tidak mudah dilakukan.

Model 4

Pembentukan satuan tugas secara permanen atau tentative. Satuan tugas ini berupa komisi sekolah yang bertugas menjalankan fungsi secara terbatas pada tugas-tugas tertentu. Misalnya komisi anggaran, komisi disiplin, dan lain-lain.

 

Ketika MBS diterapkan, sangat potensial terjadi pengguna MBS mengalami aneka persoalan, misalnya dalam hal berikut ini :

  1. Ketidaksiapan pejabat yang membawahi sekolah untuk melimpahkan atau mendevolusi kewenangannya.
  2. Ketidaksiapan kepala sekolah dan guru untuk mengemban tugas baru.
  3. Sikap otonom sekolah yang lemah.
  4. Struktur organisasi yang masih kabur.
  5. Ketidaksiapan masyarakat menerima beban pendidikan yang lebih daripada biasanya.
  6. Beban kerja kepala sekolah dan guru yang terlalu berat.
  7. Beban kerja guru yang bertambah.
  8. Efektivitas pengelolaan sekolah yang belum baik.
  9. Efisiensi pengelolaan sekolah yang tidak memadai.
  10. Kebingungan akan peran dan tanggung jawab baru bagi ihak-pihak yang berkepentingan.

 

Ketika pengguna atau pihak yang berkepentingan dituntut andilnya dalam kerangka implementasi MBS, ada tiga hal esensia yang harus dilakukan. Pertama adalah pelatihan tentang aplikasi MBS yang efektif  di sekolah-sekolah. Kedua adalah membangun kolaborasi antara sekolah dan masyarakat bagi kepentingan pendidikan persekolahan dan pendidikan masyarakat pada umumnya. Ketiga adalah penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab, serta hasil yang ingin diharapkan dari pengguna itu.

By Muhamad Irkham Luthfi Ansori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s